Pelatihan Manajemen Stres Dianggap Bisa Tekan Angka Kematian pada Petugas Pemilu di Jawa Tengah

04-06-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali, saat mengikuti pertemuan pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024). Foto: Shane/vel

PARLEMENTARIA, Semarang - Salah satu hal yang menjadi evaluasi pelaksanaan pemilu di Jawa Tengah adalah masih adanya petugas pemilu yang meninggal dunia. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali menilai selain faktor kelelahan, faktor psikis seperti stres bisa menjadi penyebab meninggalnya petugas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, ia menilai perlu memberikan program pelatihan manajemen stres kepada para petugas penyelenggara pemilu, agar bisa menekan angka kematian tersebut.


“Kalau saya usul harus ada pelatihan manajemen stres ke teman-teman ini, karena mereka bekerja dalam waktu yang durasi yang panjang tapi terbatas sekali. Itu memerlukan banyak sekali kemampuan manajerial dan ketenangan, kelapangan. Jangan sampai terjadi sebaliknya,” ungkap Mardani kepada Parlementaria usai mengikuti pertemuan pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).


Urgensi pengadaan pelatihan manajemen stres tersebut harus dipastikan. Untuk itu, Mardani mengusulkan kepada Pemprov Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kerja sama penelitian dengan universitas terkemuka.


“Terkait dengan jumlah yang meninggal ya 68 orang, prosentasenya kecil, tapi saya ingatkan satu nyawa pun sangat berharga. Tadi pak gubernur setuju dengan usulan kita nanti buat penelitian mendalam (mengenai aspek-aspek penyebab kematian petugas pemilu) dengan melibatkan universitas,” jelas Mardani.


Total sebanyak 68 petugas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah meninggal sejak 2023 selama masa tahapan pemilu. Jumlah itu terdiri dari dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). (syn/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...